Benarkah Rekrutmen 1 Juta PPPK Hanya Meredam Isu Politik? Ini Kata Pengamat Pendidikan

Benarkah Rekrutmen 1 Juta PPPK Hanya Meredam Isu Politik? Ini Kata Pengamat Pendidikan
Muhammad Nur Rizal, salah satu Pengamat Pendidikan (Istimewa)

PENDIDIKAN, UNews.id - Muhammad Nur Rizal, seorang pengamat Pendidikan menilai bahwa, program rekrutmen satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tujuannya bukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, melainkan hanya meredam isu politik akibat problematika hiruk-pikuk tentang honorer yang sudah menahun

"Kalau yang saya lihat, efek kekualitas sedikit pasti ada, dikarenakan pemerintah tetap menjalankan tes PPPK terhadap guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun," kata Nur Rizal saat acara dialog daring, Jumat (23/4)

Salah satu Founder Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) ini juga menuturkan kalau kita hitung-hitungan, wajar pemerintah memiliki pola pemikiran akan merekrut satu juta guru PPPK

Sebab selama 15 tahun, menurutnya, pemerintah hanya beralasan setiap tahun ada 70 ribu sampai 80 ribu guru PNS yang purna tugas alias pensiun, sehingga diprediksi pada tahun 2024 kebutuhan guru mencapai 1,3 juta

Pemerintah memiliki sedikit rasa kekhawatiran di akhir masa kepemimpinan Jokowi, sebeb diprediksikan akan terjadi kekurangan 1,3 juta guru. Namun apabila dilihat dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, jumlah guru di Indonesia mencapai 3,15 juta guru

Baca Juga: Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS 2021

Angka tersebut Menurut Rizal, jauh di atas ketentuan Bank Dunia yang hanya 2,5 juta atau ratio guru dan siswa, 1:21. Indonesia rationya 1:16

"Dalam artian sebenarnya kita kelebihan banyak guru," tegasnya, dikutip UNews.id dari jpnn.com

Terjadinya kekurangan guru di daerah, khusus di daerah perdesaan, perbatasan, atau wilayah terpencil, Praktisi penidikan itu menilai dikarenakan adanya pendistribusian yang tidak merata

Hal inilah yang perlu dipecahkan oleh pemerintah, apalagi jumlah guru secara data membengkak, tetapi di lapangan berkurang sehingga kepala sekolah dan pemerintah daerah selalu merekrut guru honorer

Nur Rizal menambahkan dan menyarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan transmigrasi guru untuk mengatasi penyebaran Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak merata

Sebab menurut dia, apabila ada guru yang bersedia ikut program transmigrasi ini, topang dengan cara memberikan insentif tambahan

"Ini sama halnya dengan program transmigrasi almarhum Presiden Soeharto, yang mana untuk mengatasi jumlah penduduk di Jawa yang semakin hari semakin padat," ucapnya

Rizal melanjutkan, dari adanya Program Transmigrasi guru, maka akan terlihat daerah mana saja yang berhasil menjalankannya

Tanpa menggunakan program transmigrasi ini, kata Nur Rizal, maka rekrutmen ASN, CPNS maupun PPPK yang dilakukan secara besar-besaran, dipandang masih belum mampu menyelesaikan masalah kekurangan guru

"Program Rekrutmen CPNS maupun PPPK guru, jangan hanya berlandaskan pada kebutuhan sekolah dan Pemda saja. Panduannya ada di Dapodik, karena penyebaran gurunya sudah tergambar cukup jelas," tuturnya. (yy)