Benarkah, Omnibus Law Bikin Tarif Internet Lebih Murah?

Benarkah, Omnibus Law Bikin Tarif Internet Lebih Murah?
Ilustrasi, Omnibus Law Bikin Tarif Internet Lebih Murah (Foto - Istimewa)

Unews.id - Benarkah Rumor yang kini mekar dimana-mana dan banyak yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Omnibus Law Bikin Tarif Internet di Indonesia Lebih Murah?

Adanya kabar semilir angin ini mendapat tanggapan dari Anang Latif, selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja kemungkinan bisa membuat tarif internet di Indonesia menjadi lebih murah meriah.

Anang juga menyampaikan bahasa lisannya dalam sebuah diskusi yang bertajuk "Memperluas Infrasruktur TIK di Pedesaan Indonesia" bersama Facebook Connectivity, pada hari Rabu (21/10/2020).

"Harga Tarif Internet untuk masyarakat bisa saja lebih murah dan kualitasnyapun akan jauh lebih baik," kata Anang dikutip unews.id dari Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Murahnya tarif internet itu bisa dicapai dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan landasan payung hukum bagi para penyelenggara Telekomunikasi untuk berbagi sarana infrastruktur (infrastructure sharing), baik secara pasif maupun aktif (business to business).

Anang juga menambahkan bahwa dengan konsep berbagi infrastruktur merupakan salah satu metode/cara yang lebih efisien, apalagi pembangunan infrastruktur di bidang telekomunikasi ini masih tergolong cukup mahal.

Baca Juga: Laris Manis Oppo Reno4f Digandoli Para Kawula Muda

Dengan memadukan konsep dan aturan yang mengizinkan sharing infrastruktur ini, disinyalir Indonesia bakal mampu berkompetisi hingga ke level tinggi dan bahkan bisa saja mendunia.

Disisilain pihak Operator Telekomunikasi memiliki pandangan yang berbeda. Pembahasan wacana berbagi infrastruktur ini sudah pernah dibahas kemungkinan bahasa ini sudah ramai diperbincangkan sejak tahun 2016 lalu. Saat itu, pandangan para pelaku Operator Seluler yang ada di tanah air terbelah, ada yang menyatakan setuju dan ada yang tidak.

Salah satunya mendapat tanggapan kurang bersahabat dari pihak Telkomsel. Mereka beralasan bahwa jaringan sudah penuh dan sudah padat pengguna, jadi tidak memungkinkan untuk berbagi.

"Kalaupun toh nanti memang harus sharing, ya harus dirancang sebaikmungkin agar tidak merugikan pihak operator yang sudah lama exis di bidangnya," Kata Ririek Adriansyah, Dirut Telkomsel saat itu.

Konsep berbagi Infrastruktur di sektor telekomunikasi ini, sebaiknya diatur dulu agar tidak merugikan masing-masing pelaku dan jangan sampai ketika konsep sudah berjalan, para operator justru malah saling menunggu tanpa ada yang mau bergerak terlebih dulu.

Sedangkan menurut Menteri Kominukasi dan Informasi Johnny G. Plate, mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Pemerintah ini, sudah memberikan dasar dan payung hukum yang jelas terkait Pemanfaatan Sumber Daya Terbatas.

Salah satu isi dari wacana tersebut yakni dengan cara sharing (berbagi) infrastruktur atau frekuensi yang sudah berjalan (network sharing)

"Omnibus Law sudah memberikan dasar hukum yang jelas untuk mendukung laju percepatan transformasi digital dan mencegah adanya inefisiensi pemanfaatan Sumber Daya Terbatas, seperti halnya Spektrum Frekuensi dan Infrastruktur," Kata Johnny.

Lebih lanjut Johnny juga menambahkan bahwa dampak lain yang memicu munculnya kendala network sharing ini, juga bisa dicegah dengan beberapa ketentuan yang sudah diatur dalam UU CK, seperti penetapan tarif batas maksimal dan minimum ataupun lainnya.

"Intinya, penetapan dan hal-hal lain sudah diatur oleh Pemerintah, seperti tarif batas atas dan tarif batas bawah ataupun tentang penyelenggaraan telekomunikasi lainnya. Dengan cara ini Industri dapat bersaing lebih sehat, tetapi kepentingan publik juga harus dilindungi dengan baik," jelas Johnny. (yy)